Kerjasama operasional Pelabuhan Tanjung Buton antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kementerian Perhubungan RI saat ini masih dikelola oleh PT Samudera Siak (SS).
Banyak peluang pendapatan untuk PT SS dalam pengelolaan pelabuhan itu. Makanya dalam waktu dekat vendor-vendor yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Buton akan ditertibkan untuk merebut peluang baik itu.
Plt Direktur PT Samudera Siak, Bob Nofitriansyah menyebutkan vendor lama yang masih beroperasional di Tanjung Buton akan ditertibkan. Ia menilai ada peluang pendapatan bagi PT SS jika hal itu dilakukan.
"Contohnya ada alat di pelabuhan itu, eskafator untuk menarik muatan dari kapal ke truk, harusnya perusahaan pemilik eskafator itu membayar sewa kepada PT SS, karena beroperasi di wilayah pelabuhan yang dikelola SS," kata Bob.
Selama ini, kata Bob, peluang pendapatan itu sepertinya tidak terbaca oleh Direktur yang lama. Atau bisa jadi kurangnya SDM yang ada selama ini.
"Walaupun tidak seberapa, tapi ada sisi pendapatan dari sana dan selama ini kawan-kawan tidak melihat itu, padahal itu peluang kita. Sementara sekarang itu dikelola perusahaan bongkar muat.
Sejatinya peluang itu jangan dibiarkan lewat di depan mata saja, tapi harus diambil peluang itu," kata Bob.
Bob mengatakan, PT SS yang baru berdiri tahun 2013 silam ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa.
Sebagai anak perusahaan BUMD yang masih baru dengan modal kecil, PT SS sudah mampu memberikan deviden yang cukup baik untuk perusahaan induk yakni PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Siak Pertambangan Energi (SPE).
"PT SS ini dibentuk awalnya dengan tujuan memang untuk mengelola pelabuhan Tanjung Button. Karena Pelabuhan Nasional ini adanya di wilayah kabupaten Siak, sehingga harus perusahaan BUMD Siak yang mengelolanya," kata pemilik 70 persen saham di PT SS ini.
Bob mengakui banyak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari daerah lain yang ingin mengelola Pelabuhan Tanjung Buton. Namun kala itu, Pak Bupati (Syamsuar) tidak ingin perusahaan dari luar yang mengelolanya.
"Makanya sejak 2013 dibentuk itu, izin BUP PT SS ini langsung diurus ke Kementrian Perhubungan. Dan prosesnya cuma 4 bulan selesai, maka langsung operasional," kata Bob.
Sejak Pelabuhan Tanjung Buton dikelola PT SS, kata Bob, terjadi peningkatan kegiatan yang sangat signifikan. Tambat kapal mulai banyak, bongkar muat juga meningkat dan bahkan belum lama ini kami menandatangani perjanjian dengan salah satu perusahaan yang akan menjadi vendor di Pelabuhan Tanjung Button.
"Dari yang sama sekali tidak ada kegiatan di pelabuhan, sekarang cukup banyak. Dan ini patut kit syukuri. Makanya yang akan memimpin PT SS ini kedepannya harus orang yang memiliki visi misi yang jelas," kata Bob yang dalam waktu dekat akan melakukan seleksi pemilihan Direktur PT SS.
Bob mengakui, banyak pembenahan yang harus dilakukannya dalam internal PT SS, termasuk soal perpanjangan izin kerjasama operasi di Tanjung Buton dengan Kementrian Perhubungan.
"Karena pelabuhan kita ini pelabuhan kementrian, PT SS selaku pengelola harus melakukan kerjasama pengelolaan dengan Kementerian. Itulah yang sedang diurus perpanjangannya saat ini, jangan sampai lepas ke BUP daerah lain. Ini kita kawal terus supaya tidak lepas ke yang lain, prosesnya sedang berjalan saat ini," sebut Bob lagi.
Sumber : petah.id
Editor : Tim Humas Samudera Siak
